Sabtu, 04 Mei 2013

PROGRAM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KESEHATAN DI KABUPATEN INDRAMAYU



1.   Apa?
Program peningkatan derajat kesehatan masyarakat terutama ibu dan anak, program ini di adopsi dari slogan visi kaupaten indramayu yaitu indramayu remaja (religius, mandiri, dan sejahtera) dalam hal ini adalah kesejahteraan. Yang juga merupakan salah satu misi atau program peningkatan kesehatan ibu dan anak dan meningkatkan status gizi yang di laksanakan oleh dinas kesehatan kabupaten indramayu yang bekerja sama dengan instansi terkait lainnya. Program ini terdiri dari program KB, jampersal, dan pemeriksaan kesehatan kandungan ibu dan balita serta pemberian gizi tambahan untuk balita yang mengalami kurang gizi.

2.   Mengapa?
Dilihat dari data dinas kesehatan kabupaten indramayu, tingkat kematian bayi di kabupaten indramayu pada tahun 2009 berdasarkan domisili dan waktu kematian dari mulai usia 0 hari hingga usia 5 tahun mencapai 368 bayi. Sedangkan pada tahun 2010 tingkat kematian bayi seluruhnya mencapai 536 bayi dan pada tahun 2011 tingkat kematian bayi masih sangat tinggi yakni mencapai 350 bayi.
Sedangkan tingkat kematian ibu di kabupaten indramayu pada tahun 2009 berdasarkan domisili dan waktu kematian dari mulai masa hamil, persalinan dan nifas mencapai 70 orang ibu dan menurun menjadi 56 kematian ibu pada tahun 2010. Dan merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat AKI dan AKB tertinggi di jawa barat.

3.   Bagaimana?
Menurut kepala bidang promosi kesehatan dan peningkatan lingkungan dinas kesehatan indramayu dr. HA Zaenal Arifin, program ini terlaksana atas kerjasama antara dinas kesehatan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), ikatan dokter indonesia (IDI), persatuan dokter gigi indonesia (PDGI), ikatan bidan indonesia (IBI), persatuan persalinan perawat indonesia, dan ikatan istri dokter indonesia (IIDI). yang diselenggarakan di rumah sakit milik pemerintah daerah, puskesmas, puskesdes, puskestu dan posyandu yang ada di kabupaten indramayu.
Program ini salah satunya adalah program sayang ibu yaitu upaya meningkatkan kesehatan ibu-ibu yang sedang hamil, sekaligus untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi dalam persalinan dengan menggunakan biaya dari jampersal.
Diutarakan kasubag perencanaan dan evaluasi dinas kesehatan kabupaten indramayu Yadi Hidayat, Program berobat gratis di puskesmas telah dimulai tahun 2006 ketika Indramayu masih dipimpin Bupati H Irianto Mahfudz Siddik Syafiuddin (Yance). Program itu dilanjutkan oleh Hj. Anna Sophana (merupakan istri Bupati Yance) yang menjadi Bupati Indramayu periode 2010-2015. Ia menyebutkan, tahun 2010 jumlah warga Indramayu yang datang ke puskesmas mencapai 1,2 juta orang. Sedangkan tahun 2011 jumlah pasien meningkat menjadi 1,4 juta orang, termasuk ibu hamil dan balita. Landasan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas adalah peraturan Bupati Indramayu No. 11 tahun 2006.
Untuk mendukung penurunan kematian ibu dan bayi, sejumlah program digelar, antara lain dengan jalan melatih bidang puskesmas agar memiliki keterampilan dan kesigapan dalam menengani ibu hamil dan melahirkan. Selain itu juga diselenggarakan perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu sesuai dengan standar yang berlaku di puskesmas, serta terjalinnya kemitraan antara dukun dengan bidang di puskesmas. Melalui program ini pula banyak ibu hamil yang memiliki resiko, bisa dideteksi secara lebih dini untuk di rujuk ke RSUD Indramayu.
Salah satu kegiatan yang mendukung program peningkatan derajat kesehatan ibu dan bayi, yaitu Kegiatan Bulan Penimbangan Balita (BPB). Hasil Kegiatan BPB tahun 2009 di Kabupaten Indramayu tingkat partisipasi balita yang ditimbang sebanyak 130.951 balita dari 132.806 balita yang ada (99,08 %). Hasil kegiatan BPB tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan indeks berat badan menurut umur sebanyak 876 (0,68 %) balita mempunyai status gizi buruk, 13.749 (10,50 %) balita status gizi kurang sementara itu sebanyak 114.959 balita (88,79 %) mempunyai status gizi baik dan sisanya sebanyak 1.002 balita (0,77 %) berstatus gizi lebih. Untuk balita yang mengalami kurang gizi, pemerintah kabupaten indramayu sejak tahun 2006 menggelontorkan dana sebesar Rp. 15.000 untuk setiap balita dalam upaya meningkatkan status gizinya.
Selain program penanganan persalinan dan peningkatan gizi balita, pemerintah kabupaten indramayu melalui dinas kesehatan juga menjalankan program keluarga berencana mengingat pada tahun 2010 saja dari jumlah penduduk indramayu yang mencapai 1.794.035 jiwa sekitar 416.655 merupakan pasangan usia subur, dan diantaranya sekitar 173.110 merupakan keluarga pra sejahtera.

4.   Potensi dan pendukung?
Sebenarnya program ini sangat membantu masyarakat terutama ibu dan anak dalam peningkatan derajat kesehatannya jika saja dikelola dengan benar dan bijak, karena setiap tahun tidak hanya anggaran APBD yang digelontorkan pemda sekitar 5,5 milyar untuk bidang kesehatan, tetapi juga sarana dan prasana seperti rumah sakit, puskesmas dan posyandu meskipun jumlahnya belum bertambah namun terus diperbaiki baik dari segi bangunan juga pelayanannya. Dari tahun 2008 hingga 2010 terdapat 7 rumah sakit yang 2 diantaranya milik pemda, puskesmas berjumlah 49 unit dan puskesmas pembantu 67 unit serta 2.275 unit posyandu.
Dalam APBS kabupaten indramayu tahun 2012 dianggarkan untuk dilakukan pembangunan lima puskesmas yaitu di kecamatan lohbener, kecamatan losarang, kecamatan sukra, kecamatan haurgeulis, serta kecamatan bongas.
Penyediaan sarana dan prasarana puskesmas juga terus di tingkatkan seperti sekitar 9 puskesmas di kabupaten indramayu telah memiliki ruang perawatan dan 27 puskesmas telah di lengkapi dengan laboratorium sederhana. Selain puskesmas, kabupaten indramayu pun mulai mengembangkan sistem desa siaga, dari data dinas kesehatan kabupaten indramayu dari desa-desa di kabupaten indramayu yang berjumlah 315 desa, 313 desa diantaranya telah menjadi desa siaga.
Tenaga kesehatan di kabupaten indramayu pada tahun 2010 berjumlah 1.613 orang terdiri dari 112 tenaga medis, 862 perawat, 471 bidan (sebanyak 364 bidan sudah mengikuti program pelatihan APN atau Asuhan Persalinan Normal), 37 tenaga farmasi, 41 tenaga gizi, 18 tenaga teknisi medis, 1 tenaga sanitasi, 50 tenaga kesmas dan 21 dokter gigi.
Para ibu pkk di setiap desa juga ikut terjun langsung dalm penyelenggaran posyandu di desa masing-masing yang memungkinkan pelaksanaan posyandu lebih efektif dan efisien karena dengan mereka terlibat langsung dalam pelaksanaan posyandu, mereka akan lebih memiliki rasa peduli dan kesadaran akan kesehatannya dan anak-anaknya.

5.   Kendala?
Menurut kepala dinkes kab. Indramayu Dedi Rohendi  salah satu faktor yang menjadi kendala mendasar adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan penerapan pola hidup sehat serta  pelayanan kesehatan masyarakat yang masih kurang baik, salah satunya berupa kurangnya sarana dan prasarana kesehatan. Seperti jumlah unit pelayanan kesehatan yang masih sedikit sejak tahun 2008 jumlahnya belum bertambah hanya sekitar 7 rumah sakit 2 diantaranya milik pemda, puskesmas berjumlah 49 unit dan puskesmas pembantu 67 unit serta 2.275 unit posyandu, sedangkan jumlah penduduknya setiap tahun meningkat tahun 2008 berjumlah 1.732.674 dan pada tahun 2010 meningkat menjadi  1.769.423 yang tersebar di 315 desa.
Meskipun anggaran kesehatan kabupaten indramayu sekitar 5,5 milyar, namun jumlah tersebut masih dianggap kurang. Bahkan, masalah itu menjadi faktor tidak langsung yang menyebabkan tingginya jumlah kematian ibu dan bayi.
Jumlah tenaga kesehatan pun merupakan salah satu kendala yang di hadapi, menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu, Drs H Eddy Mulyadi MM, kabupaten indramayu sedang menghadapi kekurangan jumlah pegawai, termasuk kebutuhan akan tenaga kesehatan yang menempati posisi kedua setelah tenaga pengajar. Hal ini terjadi karena banyaknya tenaga kesehatan yang telah memasuki usia pensiun, meninggal dan pindah serta diterapkannya moratorium (penghentian sementara) penerimaan PNS oleh pemerintah pusat. sepanjang tahun 2010-2011, ada 831 pegawai yang pensiun dan posisinya belum terisi. Jumlah ini akan semakin membengkak dengan bertambahnya pegawai yang pensiun pada tahun 2012 ini.
Sebagai contoh dengan naik kelasnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indramayu menjadi Type B, otomatis jumlah karyawan harus menyesuaikan. Jumlah tenaga di RSUD Indramayu saat ini hanya ada sekitar 350 orang, padahal idealnya untuk rumah sakit type B jumlah karyawan sebanyak 536 orang. Belum lagi masih banyak kebutuhan tenaga kesehatan untuk di puskesmas-puskesmas.
Selain itu masih banyak masyarakat kurang mampu di kabupaten indramayu yang belum mempunyai kartu jamkesmas dan jamkesda yang memungkinkan kesulitan untuk mendapatkan jampersal.

6.   Solusi?
Untuk merubah perilaku masyarakat agar menerapkan pola PHBS, seharusnya pemerintah kabupaten lebih mengefektifkan lewat program penyuluhan yang dilakukan disetiap puskesmas dan posyandu. Dengan begitu sasaran program akan lebih tepat.
Penambahan sarana dan prasarana kesehatan terutama puskesmas dan rumah sakit, dan pembangunannya juga harus mempertimbangkan aspek keterjangkauan jarak dan tempat bagi masyarakat yang tinggal di daerah pelosok.
Alokasi dana yang harus ditambah yang tentunya sesuai kebutuhan agar dapat menunjang berjalannya program peningkatan gizi masyarakat terutama ibu dan anak.
Penambahan jumlah tenaga kesehatan dengan mengajukan usulan penambahan jumlah tenaga kesehatan kepada Men-PAN (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara), meskipun tentu saja kekurangan tersebut akan dipenuhi secara bertahap, tergantung dari kondisi anggaran di pemerintah pusat.
Dan yang paling penting adalah kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kesehatan harus memadai sebelum terjun langsung untuk melayani masyarakat, yaitu dengan cara penataran dan pusdiklat ataupun pembekalan keterampilan.

 Reference


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar