1. Apa?
Program
peningkatan derajat kesehatan masyarakat terutama ibu dan anak, program ini di
adopsi dari slogan visi kaupaten indramayu yaitu indramayu remaja (religius,
mandiri, dan sejahtera) dalam hal ini adalah kesejahteraan. Yang juga merupakan
salah satu misi atau program peningkatan kesehatan ibu dan anak dan
meningkatkan status gizi yang di laksanakan oleh dinas kesehatan kabupaten
indramayu yang bekerja sama dengan instansi terkait lainnya. Program ini terdiri
dari program KB, jampersal, dan pemeriksaan kesehatan kandungan ibu dan balita
serta pemberian gizi tambahan untuk balita yang mengalami kurang gizi.
2. Mengapa?
Dilihat
dari data dinas kesehatan kabupaten indramayu, tingkat kematian bayi di
kabupaten indramayu pada tahun 2009 berdasarkan domisili dan waktu kematian
dari mulai usia 0 hari hingga usia 5 tahun mencapai 368 bayi. Sedangkan pada
tahun 2010 tingkat kematian bayi seluruhnya mencapai 536 bayi dan pada tahun
2011 tingkat kematian bayi masih sangat tinggi yakni mencapai 350 bayi.
Sedangkan
tingkat kematian ibu di kabupaten indramayu pada tahun 2009 berdasarkan
domisili dan waktu kematian dari mulai masa hamil, persalinan dan nifas
mencapai 70 orang ibu dan menurun menjadi 56 kematian ibu pada tahun 2010. Dan
merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat AKI dan AKB tertinggi di jawa
barat.
3. Bagaimana?
Menurut
kepala bidang promosi kesehatan dan peningkatan lingkungan dinas kesehatan
indramayu dr. HA Zaenal Arifin, program ini terlaksana atas kerjasama antara
dinas kesehatan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), ikatan dokter
indonesia (IDI), persatuan dokter gigi indonesia (PDGI), ikatan bidan indonesia
(IBI), persatuan persalinan perawat indonesia, dan ikatan istri dokter
indonesia (IIDI). yang diselenggarakan di rumah sakit milik pemerintah daerah,
puskesmas, puskesdes, puskestu dan posyandu yang ada di kabupaten indramayu.
Program
ini salah satunya adalah program sayang ibu yaitu upaya meningkatkan kesehatan
ibu-ibu yang sedang hamil, sekaligus untuk menurunkan angka kematian ibu dan
bayi dalam persalinan dengan menggunakan biaya dari jampersal.
Diutarakan
kasubag perencanaan dan evaluasi dinas kesehatan kabupaten indramayu Yadi
Hidayat, Program berobat gratis di puskesmas telah dimulai tahun 2006 ketika
Indramayu masih dipimpin Bupati H Irianto Mahfudz Siddik Syafiuddin (Yance).
Program itu dilanjutkan oleh Hj. Anna Sophana (merupakan istri Bupati Yance) yang
menjadi Bupati Indramayu periode 2010-2015. Ia menyebutkan, tahun 2010 jumlah
warga Indramayu yang datang ke puskesmas mencapai 1,2 juta orang. Sedangkan
tahun 2011 jumlah pasien meningkat menjadi 1,4 juta orang, termasuk ibu hamil
dan balita. Landasan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas adalah peraturan
Bupati Indramayu No. 11 tahun 2006.
Untuk
mendukung penurunan kematian ibu dan bayi, sejumlah program digelar, antara
lain dengan jalan melatih bidang puskesmas agar memiliki keterampilan dan
kesigapan dalam menengani ibu hamil dan melahirkan. Selain itu juga
diselenggarakan perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang
mampu sesuai dengan standar yang berlaku di puskesmas, serta terjalinnya
kemitraan antara dukun dengan bidang di puskesmas. Melalui program ini pula
banyak ibu hamil yang memiliki resiko, bisa dideteksi secara lebih dini untuk
di rujuk ke RSUD Indramayu.
Salah satu kegiatan yang mendukung program peningkatan
derajat kesehatan ibu dan bayi, yaitu Kegiatan Bulan Penimbangan Balita (BPB).
Hasil Kegiatan BPB tahun 2009 di Kabupaten Indramayu tingkat partisipasi balita
yang ditimbang sebanyak 130.951 balita dari 132.806 balita yang ada (99,08 %).
Hasil kegiatan BPB tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan indeks berat badan menurut umur sebanyak 876
(0,68 %) balita mempunyai status gizi buruk, 13.749 (10,50 %) balita status
gizi kurang sementara itu sebanyak 114.959 balita (88,79 %) mempunyai status
gizi baik dan sisanya sebanyak 1.002 balita (0,77 %) berstatus gizi lebih.
Untuk balita yang mengalami kurang gizi, pemerintah kabupaten indramayu sejak
tahun 2006 menggelontorkan dana sebesar Rp. 15.000 untuk setiap balita dalam
upaya meningkatkan status gizinya.
Selain
program penanganan persalinan dan peningkatan gizi balita, pemerintah kabupaten
indramayu melalui dinas kesehatan juga menjalankan program keluarga berencana
mengingat pada tahun 2010 saja dari jumlah penduduk indramayu yang mencapai
1.794.035 jiwa sekitar 416.655 merupakan pasangan usia subur, dan diantaranya
sekitar 173.110 merupakan keluarga pra sejahtera.
4. Potensi
dan pendukung?
Sebenarnya
program ini sangat membantu masyarakat terutama ibu dan anak dalam peningkatan
derajat kesehatannya jika saja dikelola dengan benar dan bijak, karena setiap
tahun tidak hanya anggaran APBD yang digelontorkan pemda sekitar 5,5 milyar
untuk bidang kesehatan, tetapi juga sarana dan prasana seperti rumah sakit,
puskesmas dan posyandu meskipun jumlahnya belum bertambah namun terus
diperbaiki baik dari segi bangunan juga pelayanannya. Dari tahun 2008 hingga
2010 terdapat 7 rumah sakit yang 2 diantaranya milik pemda, puskesmas berjumlah
49 unit dan puskesmas pembantu 67 unit serta 2.275 unit posyandu.
Dalam
APBS kabupaten indramayu tahun 2012 dianggarkan untuk dilakukan pembangunan
lima puskesmas yaitu di kecamatan lohbener, kecamatan losarang, kecamatan
sukra, kecamatan haurgeulis, serta kecamatan bongas.
Penyediaan
sarana dan prasarana puskesmas juga terus di tingkatkan seperti sekitar 9
puskesmas di kabupaten indramayu telah memiliki ruang perawatan dan 27
puskesmas telah di lengkapi dengan laboratorium sederhana. Selain puskesmas,
kabupaten indramayu pun mulai mengembangkan sistem desa siaga, dari data dinas
kesehatan kabupaten indramayu dari desa-desa di kabupaten indramayu yang
berjumlah 315 desa, 313 desa diantaranya telah menjadi desa siaga.
Tenaga
kesehatan di kabupaten indramayu pada tahun 2010 berjumlah 1.613 orang terdiri
dari 112 tenaga medis, 862 perawat, 471 bidan (sebanyak 364 bidan sudah
mengikuti program pelatihan APN atau Asuhan Persalinan Normal), 37 tenaga
farmasi, 41 tenaga gizi, 18 tenaga teknisi medis, 1 tenaga sanitasi, 50 tenaga
kesmas dan 21 dokter gigi.
Para
ibu pkk di setiap desa juga ikut terjun langsung dalm penyelenggaran posyandu
di desa masing-masing yang memungkinkan pelaksanaan posyandu lebih efektif dan
efisien karena dengan mereka terlibat langsung dalam pelaksanaan posyandu,
mereka akan lebih memiliki rasa peduli dan kesadaran akan kesehatannya dan
anak-anaknya.
5. Kendala?
Menurut kepala dinkes kab. Indramayu Dedi Rohendi salah satu faktor yang menjadi kendala
mendasar adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan
penerapan pola hidup sehat serta
pelayanan kesehatan masyarakat yang masih kurang baik, salah satunya
berupa kurangnya sarana dan prasarana kesehatan. Seperti jumlah unit pelayanan
kesehatan yang masih sedikit sejak tahun 2008 jumlahnya belum bertambah hanya
sekitar 7
rumah sakit 2 diantaranya milik pemda, puskesmas berjumlah 49 unit dan
puskesmas pembantu 67 unit serta 2.275 unit posyandu, sedangkan jumlah
penduduknya setiap tahun meningkat tahun 2008 berjumlah 1.732.674
dan pada tahun 2010 meningkat menjadi
1.769.423 yang tersebar di 315 desa.
Meskipun anggaran kesehatan kabupaten indramayu sekitar 5,5
milyar, namun jumlah tersebut masih dianggap kurang. Bahkan, masalah itu
menjadi faktor tidak langsung yang menyebabkan tingginya jumlah kematian ibu
dan bayi.
Jumlah tenaga kesehatan pun merupakan salah satu kendala yang
di hadapi, menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu,
Drs H Eddy Mulyadi MM, kabupaten indramayu sedang menghadapi kekurangan jumlah
pegawai, termasuk kebutuhan akan tenaga kesehatan yang menempati posisi kedua
setelah tenaga pengajar. Hal ini terjadi karena banyaknya tenaga kesehatan yang
telah memasuki usia pensiun, meninggal dan pindah serta diterapkannya
moratorium (penghentian sementara) penerimaan PNS oleh pemerintah pusat. sepanjang tahun 2010-2011, ada 831 pegawai yang
pensiun dan posisinya belum terisi. Jumlah ini akan semakin membengkak dengan
bertambahnya pegawai yang pensiun pada tahun 2012 ini.
Sebagai contoh dengan naik kelasnya Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Indramayu menjadi Type B, otomatis jumlah karyawan harus menyesuaikan.
Jumlah tenaga di RSUD Indramayu saat ini hanya ada sekitar 350 orang, padahal
idealnya untuk rumah sakit type B jumlah karyawan sebanyak 536 orang. Belum
lagi masih banyak kebutuhan tenaga kesehatan untuk di puskesmas-puskesmas.
Selain itu masih banyak masyarakat kurang mampu di kabupaten
indramayu yang belum mempunyai kartu jamkesmas dan jamkesda yang memungkinkan
kesulitan untuk mendapatkan jampersal.
6. Solusi?
Untuk
merubah perilaku masyarakat agar menerapkan pola PHBS, seharusnya pemerintah
kabupaten lebih mengefektifkan lewat program penyuluhan yang dilakukan disetiap
puskesmas dan posyandu. Dengan begitu sasaran program akan lebih tepat.
Penambahan
sarana dan prasarana kesehatan terutama puskesmas dan rumah sakit, dan
pembangunannya juga harus mempertimbangkan aspek keterjangkauan jarak dan
tempat bagi masyarakat yang tinggal di daerah pelosok.
Alokasi
dana yang harus ditambah yang tentunya sesuai kebutuhan agar dapat menunjang
berjalannya program peningkatan gizi masyarakat terutama ibu dan anak.
Penambahan
jumlah tenaga kesehatan dengan mengajukan usulan penambahan jumlah tenaga
kesehatan kepada Men-PAN (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara), meskipun
tentu saja kekurangan tersebut akan dipenuhi secara bertahap, tergantung dari
kondisi anggaran di pemerintah pusat.
Dan
yang paling penting adalah kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kesehatan harus
memadai sebelum terjun langsung untuk melayani masyarakat, yaitu dengan cara
penataran dan pusdiklat ataupun pembekalan keterampilan.
Reference
Tidak ada komentar:
Posting Komentar